Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta ekspor sumber daya alam Indonesia dikirim langsung ke negara tujuan, tanpa transit melalui negara perantara. Arahan itu disampaikan dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil meminta jajaran Kementerian ESDM menghentikan praktik pengiriman komoditas yang lebih dulu singgah di negara lain sebelum tiba di pembeli. Ia mencontohkan, pengiriman barang ke China semestinya berangkat langsung dari Indonesia.
“Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari negara yang itu, hanya stempel baru dia bilang ini ekspor by negara dia,” kata Bahlil.
Dalam instruksi yang disampaikan di forum tersebut, Bahlil meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno memastikan pengiriman sumber daya alam tidak lagi melalui negara transit tertentu. Ia tidak menyebut negara yang dimaksud, meski menyinggung bahwa persoalan itu bisa memancing pertanyaan dari wartawan.
Negara perantara dinilai mendapat keuntungan perdagangan
Menurut Bahlil, pengiriman lewat negara perantara dapat membuat negara tersebut memperoleh manfaat dari perdagangan komoditas Indonesia. Keuntungan itu, antara lain, berasal dari pencatatan transaksi dan penerimaan pajak.
Ia menilai barang yang hanya singgah untuk mendapat cap atau pencatatan ulang berisiko membuat ekspor seolah-olah berasal dari negara transit. Karena itu, pemerintah ingin jalur perdagangan mencerminkan asal barang dan tujuan sebenarnya.
Bahlil menegaskan, arahan tersebut berlaku pula untuk ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Jika Indonesia memasok LNG ke Jepang atau Korea Selatan, pengiriman diminta dilakukan langsung, bukan melalui negara lain.
“Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas. Kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang atau ke Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Bahlil mengaitkan kebijakan itu dengan upaya menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Ia menyatakan Indonesia tidak semestinya bergantung pada pihak lain dalam menentukan jalur ekspor sumber daya alamnya.
Pengaturan ekspor energi dan pasokan batu bara
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga membahas pengendalian produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah, kata dia, mengatur produksi agar pasokan dan permintaan lebih seimbang, sehingga batu bara Indonesia tidak dijual dengan harga terlalu rendah.
Bahlil menyebut konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton per tahun, sedangkan volume yang diperdagangkan sekitar 1,3 miliar ton. Pada 2025, Indonesia menyumbang sekitar 540 juta ton atau 43 persen dari pasokan batu bara yang diperdagangkan secara global.
Besarnya pasokan itu, menurut dia, tidak otomatis menghasilkan harga yang memadai. Bahlil menyebut harga batu bara pada 2025 berada di level rendah, sehingga keuntungan perusahaan dan penerimaan negara belum maksimal. Produksi yang besar saat harga rendah juga dinilai mendorong pembukaan lahan secara masif.
Ia mengatakan pemangkasan RKAB dilakukan untuk mengendalikan pasokan. Bahlil mengklaim harga batu bara kini dapat mencapai US$154 untuk kalori 63,3, sementara produksi terkoreksi dan pendapatan negara meningkat. Ia juga menyebut jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB bertambah dari 500 pada 2025 menjadi 650 pada 2026.
Pengaturan kuota, lanjut Bahlil, turut mempertimbangkan kesempatan bagi perusahaan tambang yang lebih kecil. Pemangkasan produksi perusahaan besar dinilai dapat membuka ruang bagi pembagian kuota yang lebih merata. Ia menekankan kebijakan itu bukan sekadar mengejar volume produksi, melainkan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Kebutuhan dalam negeri jadi pertimbangan
Arahan mengenai jalur ekspor disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 21 Oktober, Prabowo menyebut Indonesia sedang berada dalam kondisi bertahan atau survival.
Bahlil sebelumnya juga menyatakan kemungkinan tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga karena pasokan perlu diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan pemerintah harus memastikan kebutuhan domestik terpenuhi sebelum mempertimbangkan pengiriman ke luar negeri.
Arahan ekspor langsung dan pengendalian produksi batu bara menunjukkan perhatian pemerintah pada manfaat ekonomi yang diterima Indonesia dari perdagangan komoditas. Pelaksanaan kebijakan tersebut akan menentukan bagaimana jalur ekspor, pasokan energi, dan kepentingan dalam negeri diseimbangkan ke depan.
