Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membalas pernyataan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang meminta pihak-pihak terkait tidak bersikap munafik dalam polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024. Doli menilai, Hasyim justru melupakan rekam jejaknya sendiri.
Di kompleks parlemen, Doli mengatakan Hasyim pernah dua kali diberhentikan dari jabatannya di KPU. Ia juga menyebut Hasyim tengah menikmati kemunafikannya. Pernyataan itu disampaikan Doli sebagai tanggapan atas sindiran Hasyim di tengah perdebatan mengenai proses penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut.
Doli menyinggung pemberhentian Hasyim dari KPU
“Dia menggunakan kata lupa dan munafik, ya. Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai KPU karena kemunafikannya,” kata Doli. Pernyataan itu menjadi kritik langsung terhadap Hasyim, yang sebelumnya menyerukan agar semua pihak tidak menggunakan standar berbeda dalam menyikapi polemik Pasal 18 ayat (3).
Doli tidak sekadar menanggapi pilihan kata Hasyim. Ia mengaitkan seruan tentang sikap munafik itu dengan riwayat Hasyim sebagai pimpinan penyelenggara pemilu. Namun, dalam keterangan yang disampaikan Doli tersebut, ia tidak menguraikan lebih jauh peristiwa pemberhentian yang dimaksud maupun kaitannya secara terperinci dengan perdebatan tentang PKPU.
Perbedaan pernyataan keduanya berlangsung ketika Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi sorotan. Pokok polemik yang disebut dalam pemberitaan adalah dugaan penyelundupan ketentuan dalam aturan pencalonan peserta Pilpres 2024. Doli sendiri pernah menjabat Ketua Komisi II DPR dan terlibat dalam pembahasan pasal tersebut.
Jabatan komisaris PTPN I ikut dipersoalkan
Dalam tanggapannya, Doli juga menyinggung posisi Hasyim saat ini sebagai komisaris independen PTPN I. Ia mempertanyakan bagaimana Hasyim memperoleh jabatan tersebut dan siapa yang memberikannya. Doli turut menyoroti latar belakang Hasyim yang, menurutnya, tidak berkaitan dengan bidang tempat ia menjabat.
“Coba tanya sama dia itu dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu,” ujar Doli. Pertanyaan itu memperluas kritiknya dari polemik aturan pemilu ke jabatan Hasyim setelah tidak lagi memimpin KPU.
Namun, pernyataan Doli mengenai posisi tersebut merupakan pertanyaan dan penilaian yang ia sampaikan, bukan penjelasan tentang proses pengangkatan Hasyim. Dalam informasi yang tersedia, tidak ada uraian mengenai pihak yang mengangkat Hasyim, pertimbangan penunjukannya, ataupun tanggapan Hasyim atas sindiran tersebut.
Polemik aturan masih membutuhkan penjelasan
Perdebatan ini mempertemukan dua persoalan yang perlu dibedakan. Pertama, substansi dan proses pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Kedua, saling kritik antara Doli dan Hasyim, termasuk soal pemberhentian serta jabatan komisaris yang disinggung Doli.
Keterlibatan Doli dalam pembahasan pasal itu membuat komentarnya berada dekat dengan pokok persoalan. Meski demikian, pernyataan tentang rekam jejak Hasyim maupun jabatan di PTPN I tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana pasal tersebut masuk ke dalam PKPU. Untuk memahami dugaan penyelundupan aturan, perhatian tetap perlu diarahkan pada dokumen dan proses pembahasannya.
Di sisi lain, seruan Hasyim agar pihak-pihak tidak munafik juga memantik respons personal dari Doli. Adu sindir tersebut menambah tajam suasana, tetapi belum memberikan penjelasan substantif tentang dugaan yang menjadi pangkal polemik. Karena itu, publik perlu mencermati keterangan para pihak sekaligus dokumen aturan yang dipersoalkan.
Perdebatan mengenai peraturan pencalonan pemilu menyangkut kejelasan proses dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara. Penjelasan berbasis dokumen akan lebih membantu menjawab polemik daripada saling melontarkan tudingan. Perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana pihak-pihak terkait menerangkan isi dan proses pembahasan pasal tersebut secara terbuka.
