Komisi Yudisial (KY) menyoroti pentingnya perlindungan hakim setelah kericuhan di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah, yang diduga melibatkan penyiraman air kepada juru bicara pengadilan dan tuduhan suap terhadap hakim. KY telah berkoordinasi dengan pihak PN Pati terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan pengamanan persidangan perkara praperadilan yang masih berlangsung.
Juru Bicara KY Anita Kadir mengatakan, insiden tersebut menjadi pengingat agar komitmen melindungi hakim terus diperkuat. Menurut dia, hakim perlu dapat menjalankan tugas secara aman, independen, dan bebas dari tekanan atau intimidasi yang berpotensi mengganggu proses peradilan.
KY soroti dugaan perendahan kehormatan hakim
Peristiwa di PN Pati itu terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026. Berdasarkan informasi yang diterima KY, kericuhan diduga melibatkan intimidasi serta penyiraman air terhadap juru bicara pengadilan. Dalam kejadian yang sama, muncul tuduhan bahwa hakim menerima suap sebesar Rp 1 miliar.
Anita menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. KY menilai dugaan tindakan itu berpotensi masuk kategori perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan (PMKH). Lembaga itu juga memandang tindakan tersebut sebagai perilaku yang tidak pantas dilakukan di lingkungan pengadilan, atau misbehaving in court.
KY turut menyoroti bahwa tuduhan tersebut dinilai menyerang integritas dan imparsialitas lembaga peradilan, yang dikenal sebagai scandalising the court. Penilaian itu merupakan sorotan KY atas dugaan peristiwa yang terjadi, bukan keterangan bahwa tuduhan suap telah terbukti.
“KY mengajak publik turut berkontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” kata Anita.
Koordinasi dilakukan saat persidangan masih berjalan
Menindaklanjuti insiden tersebut, KY telah berkomunikasi dengan PN Pati. Koordinasi itu berkaitan dengan dugaan PMKH sekaligus pengamanan dalam perkara Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti. Persidangan perkara tersebut dijadwalkan masih berlangsung hingga 16 Oktober 2026.
Perhatian terhadap keamanan pengadilan muncul ketika proses perkara belum selesai. Karena itu, KY menekankan perlunya memastikan hakim dapat menjalankan fungsi peradilan tanpa tekanan maupun intimidasi. Perlindungan tersebut, menurut KY, bukan hanya menyangkut keselamatan hakim, tetapi juga mendukung agar proses persidangan dapat berlangsung secara independen.
KY menyatakan komitmennya memberikan perlindungan kepada hakim melalui pelaksanaan tugas advokasi. Langkah itu ditempuh menyusul kericuhan di PN Pati dan menjadi bagian dari upaya menjaga agar hakim tetap dapat menjalankan kewenangannya secara aman.
Dalam konteks perkara yang masih berjalan, koordinasi antara KY dan pengadilan menjadi perhatian penting. Namun, informasi yang disampaikan KY sejauh ini berfokus pada dugaan perendahan martabat hakim dan kebutuhan pengamanan selama persidangan, bukan pada kesimpulan mengenai tuduhan suap yang beredar.
Perma pengamanan pengadilan didorong diterapkan efektif
KY mendorong penerapan secara efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan. Anita menyebut penguatan penerapan aturan tersebut penting agar perlindungan terhadap hakim dapat berjalan, terutama saat proses peradilan berlangsung.
KY memandang lingkungan pengadilan harus menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan. Perilaku yang dinilai tidak pantas di ruang pengadilan maupun tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap integritas dan imparsialitas peradilan, kata KY, perlu menjadi perhatian bersama.
Seruan itu juga ditujukan kepada publik. KY mengajak masyarakat ikut menjaga kehormatan hakim dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di sisi lain, perlindungan yang memadai diperlukan agar hakim tidak bekerja di bawah tekanan yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan perkara.
Dengan persidangan perkara praperadilan di PN Pati yang masih berlangsung hingga 16 Oktober, efektivitas pengamanan pengadilan menjadi perhatian dalam waktu dekat. KY berharap penerapan aturan pengamanan dapat membantu menciptakan ruang persidangan yang aman, sekaligus menjaga independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.
