Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka mulai dibicarakan di DPR. Sejumlah anggota parlemen menilai pertimbangan MK perlu ditelaah, tetapi sikap fraksi-fraksi belum seragam dan belum ada keputusan resmi untuk membentuk pansus.
Usulan tersebut pertama kali disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Eka Widodo. Ia berpandangan, pertimbangan MK harus dibaca secara utuh dan menjadi perhatian lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan presiden dan wakil presiden terpenuhi.
Eka menegaskan, usul tindak lanjut bukan berarti mengabaikan atau menggugat kembali putusan MK. Menurut dia, putusan tetap harus dihormati, sementara persoalan faktual yang dinilai masih perlu dipastikan dapat diverifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
Usulan pansus dan mekanisme konstitusi
Dalam keterangannya pada Kamis (8/10/2026), Eka merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Ia juga menyebut Pasal 7B yang mengatur tahapan pemberhentian, termasuk peran DPR dan kewenangan MK memeriksa pendapat DPR sebelum proses berlanjut ke MPR.
Atas dasar itu, Eka mengatakan DPR memiliki instrumen pengawasan apabila terdapat bukti kuat dan persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu pilihan, menurut dia, ialah membentuk pansus untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh jika dinilai perlu.
“Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh,” kata Eka.
Namun, gagasan tersebut belum menjadi sikap bersama di parlemen. Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai pembentukan pansus, hak angket, atau penyelidikan lain tidak diperlukan. Ia mengusulkan Komisi II memanggil penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Doli berpandangan, pemanggilan KPU dan Bawaslu dapat menjadi langkah untuk menelusuri bagaimana proses verifikasi persyaratan berlangsung. Dengan demikian, penjelasan dari lembaga penyelenggara pemilu dapat diperoleh tanpa terlebih dahulu membentuk pansus atau menggunakan hak angket.
Fraksi masih menimbang tindak lanjut putusan MK
Sikap fraksi lain juga belum sepenuhnya mengerucut. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan partainya belum memberikan arahan terkait putusan MK maupun usul pansus. Ia menyebut persoalan itu belum dibahas di internal Demokrat dan pihaknya masih menunggu arahan pimpinan partai.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya masih mendalami amar putusan MK mengenai syarat pendidikan Gibran. NasDem, kata dia, sedang menghimpun masukan dari pengurus di daerah sebelum membicarakannya di tingkat pusat.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan putusan MK yang dinilainya berani dan jujur layak menjadi fakta hukum untuk didalami. Ia mendengar wacana tindak lanjut tengah dibicarakan lintas fraksi, tetapi mengaku belum mengetahui perkembangan pembahasannya secara terperinci.
Mardani menyebut mekanisme di DPR dapat beragam, mulai dari pansus hingga hak angket. Meski demikian, ia mengatakan PKS belum secara resmi membahas putusan tersebut. Pernyataannya menunjukkan bahwa pembicaraan politik masih berlangsung, bukan keputusan final untuk mengambil salah satu mekanisme.
Berbeda dari sejumlah fraksi yang masih menimbang, PDIP menyatakan mendukung pembentukan pansus. Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menilai pansus dapat membantu DPR memperoleh gambaran yang lebih utuh. Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan meminta keterangan KPU dan Bawaslu.
Putusan MK tidak mendiskualifikasi Gibran
Deddy mengatakan DPR dapat meminta keterangan dari kementerian terkait, termasuk Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan. Ia juga membuka kemungkinan pemanggilan pihak sekolah Gibran di Australia dan Singapura yang disebut menerbitkan sertifikat kehadiran atau dokumen lain. Tujuannya, menurut Deddy, agar keterangan yang dihimpun dapat menjelaskan perkara secara lebih menyeluruh.
Polemik ini berangkat dari pertimbangan MK terkait bukti pendidikan Gibran. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Putusan itu tidak secara langsung mengubah kedudukannya. Karena itu, perhatian kini tertuju pada langkah yang mungkin diambil DPR dan apakah komunikasi antarfraksi akan berkembang menjadi agenda resmi parlemen.
Hingga sikap fraksi-fraksi dan pimpinan DPR ditetapkan, wacana pansus masih berada pada tahap pembicaraan. Perbedaan usulan—mulai dari pemanggilan penyelenggara pemilu hingga penyelidikan lebih luas—menunjukkan bahwa bentuk tindak lanjutnya belum disepakati. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan politik di parlemen serta dasar dan bukti yang dipandang perlu untuk diperiksa.
