Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengembangkan portal cek nomor HP untuk membantu masyarakat mengetahui apakah NIK, Kartu Keluarga (KK), atau data wajah mereka dipakai mendaftarkan nomor seluler tanpa izin. Layanan yang disiapkan melalui cekdomain.komdigi.go.id itu masih dalam tahap uji coba.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, mengatakan portal tersebut menjadi bagian dari upaya membersihkan data pelanggan seluler yang tidak valid sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas untuk kejahatan digital. Pemerintah ingin masyarakat dapat memeriksa nomor yang tercatat atas identitasnya, lalu mengambil langkah jika menemukan nomor yang tidak dikenal.
Menurut Dany, sistem masih dikembangkan agar dapat diakses dengan stabil saat nantinya diluncurkan untuk publik. Karena itu, masyarakat belum dapat mengandalkan portal tersebut sebagai layanan yang sudah tersedia sepenuhnya.
Cara kerja portal cek nomor seluler
Melalui portal itu, pelanggan operator seluler nantinya dapat mengecek nomor yang diregistrasikan menggunakan NIK, kombinasi NIK dan KK, maupun data wajah. Pemeriksaan tersebut diharapkan membantu pemilik identitas mengenali nomor yang terdaftar tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
Langkah ini penting karena identitas yang dicatut dapat dipakai untuk mendaftarkan nomor seluler yang kemudian disalahgunakan. Dengan adanya akses pengecekan, pemilik NIK diharapkan bisa lebih cepat mengetahui bila ada nomor asing yang terhubung dengan datanya.
Komdigi menyebut warga yang menemukan nomor mencurigakan dapat menyampaikan laporan melalui gerai resmi operator seluler terkait. Operator kemudian akan menindaklanjuti aduan, termasuk dengan menonaktifkan atau memblokir nomor yang terbukti bermasalah.
Masyarakat juga dapat mengajukan laporan lewat portal dengan menyertakan bukti pendukung. Jika laporan dinyatakan valid dan nomor terbukti digunakan untuk aktivitas kejahatan digital, pemblokiran diklaim dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam.
Terhubung dengan aturan registrasi SIM biometrik
Pengembangan portal menjadi bagian dari pembenahan basis data pelanggan setelah pemerintah menetapkan aturan baru registrasi kartu seluler. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Dalam aturan itu, registrasi diarahkan menggunakan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC). Warga negara Indonesia menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah, sedangkan warga negara asing menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah. Untuk pelanggan berusia di bawah 17 tahun, proses registrasi melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga.
Regulasi tersebut juga membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara. Kartu perdana wajib diedarkan dalam keadaan tidak aktif dan baru dapat diaktifkan setelah registrasi tervalidasi. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi peredaran nomor aktif yang tidak jelas identitas pemiliknya.
Hak pelanggan untuk mengendalikan nomor
Aturan baru itu menempatkan fasilitas pengecekan dan pengaduan sebagai hak pelanggan. Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan fasilitas agar masyarakat dapat mengetahui nomor yang terdaftar atas identitasnya serta meminta pemblokiran jika nomor digunakan tanpa izin.
Nomor yang terbukti disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum wajib dinonaktifkan oleh operator. Pemerintah juga mewajibkan penyelenggara menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelanggan, menerapkan standar keamanan informasi, serta memiliki sistem pencegahan penipuan.
Bagi pelanggan yang sebelumnya mendaftarkan kartu menggunakan NIK dan KK, pemerintah menyediakan mekanisme registrasi ulang agar dapat beralih ke sistem biometrik sesuai ketentuan baru. Penyelenggara yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif dan tetap berkewajiban memperbaiki pelanggaran.
Portal cek nomor akan menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan identitasnya, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesiapan sistem dan tindak lanjut operator. Sambil menunggu layanan resmi tersedia, warga yang menemukan nomor asing atas identitasnya dapat menghubungi gerai operator terkait untuk menyampaikan laporan.
