Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV tahun ini. Bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember itu akan diberikan sekaligus, sehingga setiap penerima diperkirakan memperoleh total Rp900 ribu. Namun, hingga awal Oktober, pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan resmi.
Program ini masuk dalam paket stimulus ekonomi kuartal IV dengan anggaran sekitar Rp12 triliun. Jadwal periode bantuan dan rencana nilai yang diterima sudah beredar, tetapi hal itu belum berarti dana telah mulai disalurkan. Pemerintah masih menyiapkan penetapan penerima serta mekanisme teknis program.
Jadwal pencairan BSU 2026 masih menunggu pengumuman
Belum adanya tanggal pencairan nasional membuat pekerja perlu berhati-hati terhadap informasi yang menyebutkan hari atau tanggal tertentu. Jadwal resmi sebaiknya dipastikan melalui kanal pemerintah, bukan hanya dari unggahan media sosial atau pesan berantai.
Penyaluran bantuan juga masih menunggu aturan pelaksanaan. Ketentuan penerima, cara pencairan, dan pihak penyalur BSU 2026 belum dipastikan secara final. Karena itu, informasi mengenai jadwal maupun cara menerima dana dapat berubah setelah pemerintah menerbitkan aturan resmi.
Skema yang direncanakan adalah Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan pembayaran sekaligus sebesar Rp900 ribu. Angka tersebut merupakan rencana untuk periode Oktober-Desember 2026, bukan konfirmasi bahwa seluruh pekerja yang menjadi sasaran telah ditetapkan sebagai penerima.
Karyawan kontrak dan syarat penerima BSU
Status sebagai pekerja kontrak atau pemegang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak otomatis menutup peluang memperoleh BSU. Pada program sebelumnya, pekerja swasta dapat menerima bantuan selama memenuhi kriteria. Namun, aturan yang berlaku pada tahun lalu tidak bisa langsung dianggap sebagai syarat BSU 2026.
Sebagai gambaran, kriteria BSU 2025 mencakup pekerja Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, serta memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum daerah. Penerima juga bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri, serta tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan.
Persyaratan tersebut masih sebatas acuan dari program sebelumnya. Pemerintah belum memastikan apakah seluruhnya akan digunakan kembali untuk BSU 2026. Karyawan kontrak maupun pekerja tetap perlu menunggu ketentuan resmi sebelum menyimpulkan dirinya memenuhi syarat.
Sambil menanti pengumuman, pekerja dapat memeriksa apakah data kependudukan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat dengan benar. NIK yang tidak sesuai, status kepesertaan yang tidak aktif, atau data upah yang berbeda dari laporan perusahaan berpotensi memengaruhi pencocokan data. Hal-hal tersebut bukan jaminan seseorang akan menerima bantuan, tetapi layak diperiksa lebih awal.
Cek informasi melalui kanal resmi
Informasi status BSU dapat dipantau melalui portal Kementerian Ketenagakerjaan dan layanan BPJS Ketenagakerjaan. Pengecekan juga bisa dilakukan melalui Pospay atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) apabila layanan dan fitur terkait BSU 2026 sudah tersedia. Menu maupun mekanisme pemeriksaan dapat mengikuti pembaruan sistem.
Jika layanan belum menampilkan informasi penerima, pekerja dapat mengecek kembali secara berkala. Hasil pemeriksaan perlu dibaca sesuai keterangan yang tercantum, sebab data calon penerima dan status penyaluran masih dapat diperbarui selama proses persiapan.
Pada penyaluran BSU 2025, bantuan disalurkan melalui bank Himbara—BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI—serta PT Pos Indonesia. Mekanisme tersebut belum dapat dipastikan berlaku lagi pada 2026. Pekerja sebaiknya menunggu pengumuman mengenai bank penyalur dan cara pencairan untuk program tahun ini.
Waspadai tautan pendaftaran tidak resmi
Berdasarkan mekanisme program sebelumnya, pekerja tidak perlu mendaftar sendiri melalui formulir yang dibagikan pihak tidak dikenal. Penetapan calon penerima dilakukan dengan mengacu pada data dari instansi terkait. Untuk BSU 2026, pekerja tetap perlu mengikuti petunjuk resmi setelah ketentuan pemerintah diterbitkan.
Jangan memberikan NIK, nomor rekening, PIN, kata sandi, atau kode OTP melalui tautan yang tidak jelas. Tawaran untuk mempercepat pencairan atau memastikan status penerima melalui pembayaran tertentu patut diwaspadai. Gunakan kanal pemerintah atau pihak penyalur yang diumumkan secara resmi.
Dengan tanggal pencairan yang belum ditetapkan, langkah paling aman bagi pekerja adalah memastikan data diri dan kepesertaan tercatat benar, lalu mengikuti informasi terbaru dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumuman resmi nantinya akan menjadi pegangan untuk mengetahui siapa yang berhak, kapan bantuan disalurkan, dan bagaimana dana Rp900 ribu itu diterima.
