Skip to content
Advertisement 728 × 90

OJK Dalami 15 Pialang Asuransi Tanpa Izin, 4 Disidik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalami 15 entitas yang diduga menjalankan usaha sebagai pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Hingga Oktober 2026, empat entitas di antaranya telah dilimpahkan kepada penyidik internal OJK dan memasuki tahap penyidikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Kamis (5/11). Ia mengatakan jumlah entitas yang diperiksa masih dapat bertambah seiring regulator menerima informasi dan data baru.

“Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 entitas telah menjadi objek pendalaman dan juga berpotensi bertambah seiring dengan diperolehnya informasi dan data terakhir,” ujar Ogi.

Empat entitas masuk tahap penyidikan

OJK menyatakan empat entitas yang diduga menjalankan kegiatan usaha pialang asuransi tanpa izin telah dilimpahkan kepada penyidik. Pelimpahan tersebut menandai bahwa penanganannya sudah memasuki tahap penyidikan, sementara pendalaman terhadap 15 entitas masih berlangsung.

Status dugaan itu penting dicermati. Informasi yang disampaikan OJK belum menyebut bahwa seluruh entitas telah terbukti melakukan pelanggaran; regulator masih menelusuri kegiatan usaha mereka dan memproses empat perkara melalui penyidik internal.

Ogi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap industri perasuransian. Penindakan terhadap kegiatan tanpa izin juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko menggunakan jasa pialang asuransi yang tidak memiliki izin usaha.

Legalitas pialang dan perlindungan konsumen

Pialang asuransi memiliki peran membantu masyarakat maupun perusahaan memperoleh perlindungan asuransi sesuai kebutuhan. Karena itu, kepastian bahwa penyedia jasa beroperasi dengan izin menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan sektor ini.

Dalam keterangan yang disampaikan OJK, belum ada rincian mengenai identitas maupun bentuk kegiatan masing-masing entitas yang sedang didalami. Regulator juga menyatakan jumlah objek pemeriksaan bisa berubah apabila ada informasi dan data tambahan. Dengan demikian, angka 15 merupakan jumlah yang tercatat hingga Oktober 2026, bukan angka yang dipastikan menjadi batas akhir penelusuran.

Penanganan perkara tersebut berlangsung di tengah upaya OJK menjaga ketahanan industri perasuransian. Pengawasan terhadap pelaku yang diduga beroperasi tanpa izin berjalan beriringan dengan dorongan agar perusahaan asuransi, reasuransi, dan penjaminan memperkuat permodalan.

Aset asuransi tumbuh, pemenuhan ekuitas terus didorong

OJK mencatat total aset industri perasuransian mencapai Rp1.192,84 triliun per September 2026. Nilai itu tumbuh 0,98 persen secara tahunan. Pendapatan premi asuransi komersial tercatat Rp252,80 triliun, meningkat 2,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi permodalan, 83,45 persen perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas tahap pertama pada 2026. Pada perusahaan penjaminan, tingkat pemenuhan ketentuan minimum tersebut mencapai 79,17 persen.

Angka-angka itu menggambarkan sejumlah indikator industri yang tetap berkembang, tetapi tidak menghapus kebutuhan pengawasan atas kegiatan usaha tanpa izin. Bagi OJK, penelusuran terhadap entitas yang diduga menjadi pialang ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga industri dan melindungi pengguna jasa.

Dua aturan baru untuk memperkuat pengawasan

Untuk mendukung penguatan sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, OJK juga menerbitkan dua peraturan baru. Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026 mengatur tata cara dan perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi serta reasuransi.

Sementara itu, POJK Nomor 19 Tahun 2026 mengatur penguatan integritas pelaporan keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Kedua aturan tersebut menjadi bagian dari langkah regulator memperkuat ketahanan industri, di samping pengawasan terhadap pelaku usaha.

OJK masih membuka kemungkinan bertambahnya jumlah entitas yang didalami seiring masuknya data baru. Perkembangan penanganan perkara dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan permodalan akan menjadi hal yang perlu dicermati dalam pengawasan industri ke depan.

Titikpublik