Skip to content
Advertisement 728 × 90

RSPO: Mayoritas Karhutla Terjadi di Luar Konsesi Sawit

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyebut sebagian besar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada 2026 terjadi di luar konsesi perkebunan kelapa sawit. Data pemantauan yang dipaparkan organisasi itu menunjukkan titik panas di konsesi anggotanya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan titik panas yang terdeteksi.

Direktur Assurance RSPO Aryo Gustomo menyampaikan data tersebut dalam diskusi publik bertema “Karhutla, Perlindungan Ekosistem, dan Keberlanjutan Sawit” di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Ia mengatakan, pemantauan pada Agustus mencatat sekitar 126.000 titik panas, sementara sekitar 2.500 di antaranya berada di area konsesi anggota RSPO.

“Pada Agustus, terpantau ada 126.000 hotspot. Sementara itu, hotspot di area konsesi RSPO hanya sekitar 2.500. Jadi sangat kecil, hanya 1–3 persen,” kata Aryo.

Titik panas bukan bukti pasti kebakaran

RSPO mengingatkan, temuan titik panas dari pemantauan satelit tidak otomatis membuktikan bahwa kebakaran benar-benar terjadi. Pemeriksaan langsung di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan keberadaan api sekaligus menelusuri penyebabnya.

Pembedaan itu penting dalam membaca data karhutla. Titik panas berfungsi sebagai indikasi awal untuk menandai lokasi yang perlu diperiksa, sedangkan penetapan kejadian dan penyebab kebakaran memerlukan verifikasi. Tanpa proses tersebut, data pemantauan saja belum cukup untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab.

Aryo juga merujuk data Nusantara Atlas yang menyebut hampir 90 persen dari total 1,9 juta hektare lahan terbakar di Indonesia selama Januari hingga September 2026 berada di luar konsesi perkebunan kelapa sawit. Angka ini merujuk pada luasan lahan terbakar, berbeda dengan jumlah titik panas yang terdeteksi satelit.

Menurut Aryo, kebakaran yang telah terkonfirmasi dapat berkaitan dengan beragam aktivitas, termasuk kegiatan masyarakat serta api yang menjalar dari wilayah sekitar konsesi. Ia juga menyebut adanya dugaan pembakaran sengaja oleh individu yang belum diketahui identitasnya.

“Menariknya, sebagian kecil juga diduga ada sabotase. Sabotase itu dari individu tidak dikenal yang sengaja membakar, bahkan ada yang melaporkan gara-gara sebatang rokok,” ujarnya.

RSPO punya kebijakan tanpa pembakaran

Untuk mencegah kebakaran di area perkebunan, RSPO menerapkan kebijakan tanpa pembakaran atau zero burning melalui Standar Prinsip dan Kriteria 2024. Aturan tersebut melarang penggunaan api untuk membuka lahan dan mencakup perlindungan terhadap lahan gambut serta kawasan bernilai konservasi tinggi.

RSPO juga menggunakan sistem pemantauan satelit FireWatch untuk mendeteksi titik panas. Namun, seperti data pemantauan lainnya, hasil deteksi itu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan agar kondisi di lokasi dan penyebab kebakaran dapat diketahui.

Di luar pemantauan, organisasi tersebut menyediakan mekanisme pengaduan independen bagi pemangku kepentingan yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran standar keberlanjutan. Pengaduan yang masuk dicatat dalam basis data publik. Jika pelanggaran terbukti, sanksi dapat berupa kewajiban melakukan tindakan korektif, penangguhan sertifikat, hingga penghentian keanggotaan.

Aryo menegaskan, dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti sebelum keputusan atau sanksi dijatuhkan. Penelusuran sumber api, lokasi kejadian, serta pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian penting agar penanganan tidak hanya bertumpu pada dugaan.

Pencegahan membutuhkan kerja bersama

RSPO menilai pencegahan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan atau lembaga sertifikasi. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.

Data yang tersedia menunjukkan sebagian besar titik panas dan lahan terbakar berada di luar konsesi sawit. Namun, hal itu tidak menghapus kebutuhan untuk mengawasi konsesi dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran di dalamnya. Penentuan tanggung jawab tetap perlu didasarkan pada pemeriksaan dan bukti lapangan.

Isu pengawasan dan keberlanjutan sawit juga akan menjadi perhatian dalam konferensi tahunan RSPO, Roundtable Conference (RT2026), yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 3–4 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan industri sawit berkelanjutan untuk membahas tantangan, termasuk pencegahan karhutla.

Ke depan, keterbukaan data dan konsistensi penegakan aturan akan menentukan apakah pemantauan dapat berujung pada pencegahan yang lebih efektif. Verifikasi lapangan tetap menjadi kunci untuk memastikan kebakaran ditangani tepat sasaran dan pihak yang terbukti melanggar dimintai pertanggungjawaban.

Titikpublik