Skip to content
Advertisement 728 × 90

15 Brand Global Didesak Bertanggung Jawab atas Sawit

Koalisi masyarakat sipil mengadukan 15 perusahaan multinasional, termasuk Nestlé, Unilever, dan L’Oréal, atas dugaan keterkaitan rantai pasok minyak sawit mereka dengan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), deforestasi, serta pelanggaran lingkungan di Indonesia. Pengaduan yang disampaikan TuK INDONESIA, WALHI Kalimantan Tengah, dan Sawit Watch itu menyoroti temuan investigasi di Kalimantan Tengah.

Koalisi meminta perusahaan-perusahaan tersebut memastikan asal bahan baku sawit dan mengambil langkah nyata jika pemasoknya terbukti menimbulkan kerusakan atau melanggar hak masyarakat. Menurut mereka, komitmen keberlanjutan tidak cukup ditunjukkan melalui kebijakan tertulis maupun dokumen administratif.

Investigasi soroti pemasok sawit di Kalimantan Tengah

Pengaduan itu ditujukan kepada PepsiCo, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt, Nestlé, Mondelēz, Mars, L’Oréal, Kellanova, Johnson & Johnson, Hershey, General Mills, FrieslandCampina, dan Ferrero. Menurut laporan, komplain dilayangkan dalam rentang 1 Juli hingga 8 September 2026.

Koalisi menyebut investigasi lapangan menemukan sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang menghadapi persoalan hukum dan lingkungan, tetapi masih terhubung dengan rantai pasok merek-merek global tersebut. Temuan ini, menurut mereka, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas uji tuntas atau due diligence yang diklaim perusahaan pembeli.

Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Maju Aneka Sawit (PT MAS), bagian dari Grup Musim Mas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025, perusahaan itu tercatat memiliki areal seluas 19.246 hektare di dalam kawasan hutan. Permohonan perizinan bidang kehutanan atas areal tersebut, sebagaimana disampaikan dalam laporan, masih diproses atau telah ditolak di Kementerian Kehutanan.

Investigasi juga menemukan dugaan penutupan aliran sungai, pengabaian kewajiban kebun masyarakat, dan penanaman sawit di lahan gambut. Koalisi menilai dugaan tersebut berhadapan dengan ketentuan nasional serta standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Temuan ini disampaikan sebagai dasar desakan agar hubungan pemasok dengan perusahaan pembeli ditelusuri lebih jauh.

Koalisi minta keterbukaan dan pemulihan

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengatakan, perusahaan pembeli tidak semestinya melepaskan tanggung jawab hanya karena persoalan terjadi di tingkat perkebunan. Menurut dia, pembeli memperoleh manfaat dari rantai pasok sekaligus memiliki peran untuk memastikan bahan bakunya tidak terkait kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat.

“Perusahaan pembeli tidak bisa melepaskan tanggung jawab hanya karena persoalan terjadi di tingkat perkebunan. Mereka mendapatkan keuntungan dari rantai pasok tersebut dan memiliki peran untuk memastikan bahan bakunya tidak terkait dengan kerusakan lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat adat di sekitar perkebunannya,” ujar Janang.

Jika pelanggaran terbukti, kata Janang, perusahaan perlu melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi hak masyarakat yang terabaikan. Koalisi juga meminta 15 merek itu mengonfirmasi keterkaitannya dengan pemasok yang dipersoalkan, membuka informasi mengenai asal bahan baku, serta memeriksa kondisi langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai lebih kuat daripada hanya mengandalkan dokumen dari pemasok.

Kepala Advokasi TuK INDONESIA Abdul Haris menilai terdapat jarak antara komitmen keberlanjutan perusahaan dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Ia mengatakan, hasil penelusuran rantai pasok belum menunjukkan kesesuaian antara kebijakan keberlanjutan dan praktik pemasok. Ketidaksesuaian itu, menurutnya, berpotensi mencoreng reputasi serta komitmen perusahaan.

Aturan deforestasi Uni Eropa jadi ujian

Persoalan rantai pasok sawit ini juga berkaitan dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Aturan Uni Eropa tersebut mensyaratkan komoditas yang masuk ke pasar bebas dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020.

Dalam laporan koalisi, indikasi pembukaan hutan di area konsesi PT Karya Makmur Abadi (KMA) disebut menjadi ujian bagi kredibilitas uji tuntas rantai pasok untuk pasar ekspor. Kepala Departemen Advokasi Sawit Watch Eep Saepulloh memperingatkan bahwa klaim bebas deforestasi tidak cukup dibuktikan lewat dokumen administratif di tingkat pemasok. Ia mendorong verifikasi langsung dan keterbukaan dari pihak terkait.

Desakan koalisi kini menempatkan perusahaan pembeli pada tuntutan untuk menelusuri pemasok dan menjelaskan langkah yang akan mereka ambil. Bagi publik dan pasar global, tindak lanjut atas pengaduan ini dapat menjadi ukuran apakah komitmen keberlanjutan benar-benar diterapkan hingga ke tingkat perkebunan.

Titikpublik