Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Jumat (30/10/2026). Kedua tersangka adalah ZNA, Direktur Utama BPR DCN, dan APW, Direktur BPR DCN. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp200 miliar jika terbukti bersalah.
Penyerahan tersebut merupakan tahap II setelah penyidikan OJK dinyatakan rampung. Kasus ini berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan pembukuan, kredit, aset, dan dana nasabah di bank perkreditan rakyat tersebut.
Berkas perkara BPR DCN dinyatakan lengkap
Sebelum menyerahkan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK lebih dahulu melimpahkan berkas perkara tahap I kepada jaksa. OJK menerima pemberitahuan bahwa berkas tersebut telah lengkap atau P-21 pada 14 Oktober 2026. Dengan terpenuhinya tahap itu, perkara selanjutnya ditangani oleh penuntut umum.
OJK menyebut penyidikan bermula dari rangkaian proses pengawasan terhadap BPR DCN. Proses itu mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan. Penyerahan tahap II menjadi kelanjutan penanganan perkara, bukan putusan mengenai kesalahan para tersangka.
Dalam hasil penyidikan, OJK menguraikan beberapa dugaan perbuatan yang melibatkan kedua direktur. Salah satunya adalah tidak dicatatnya penarikan kas bon dalam pembukuan bank selama Januari 2020 hingga Juni 2024. Dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan dari penarikan tersebut disebut sekitar Rp5,8 miliar.
Dugaan kredit fiktif dan pengambilan agunan
OJK juga menduga terjadi pengambilan persediaan logam mulia dan perhiasan emas yang menjadi agunan milik BPR DCN. Nilai barang tersebut diperkirakan sekitar Rp600 juta dan pengambilannya diduga tidak dicatat dalam pembukuan pada Februari 2024.
Dugaan lain berkaitan dengan pemberian 71 fasilitas kredit menggunakan nama 31 debitur. Nilai kredit yang disebut dalam penyidikan mencapai sekitar Rp15,6 miliar untuk periode Juli 2020 hingga Juni 2024. Menurut hasil penyidikan OJK, fasilitas itu diduga diberikan tanpa sepengetahuan debitur dan/atau dananya tidak digunakan oleh debitur yang tercantum.
OJK menyatakan pemberian kredit tersebut menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan BPR DCN. Dugaan itu menjadi salah satu bagian perkara yang menyeret ZNA dan APW. Keterangan mengenai kredit tersebut masih berupa hasil penyidikan dan akan diuji dalam proses hukum berikutnya.
APW diduga tak mencatat dana deposito
Selain dugaan yang disebut melibatkan kedua tersangka, APW secara khusus diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 37 deposan dalam pembukuan BPR DCN. Dana itu dihimpun melalui 78 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp32,9 miliar pada periode Maret 2020 hingga 2022.
Rincian dugaan tersebut menunjukkan beberapa jenis persoalan yang menjadi fokus perkara, mulai dari kas bon dan agunan hingga pemberian kredit serta penghimpunan deposito. Namun, angka-angka itu merujuk pada dugaan transaksi atau dana dalam masing-masing uraian penyidikan. OJK tidak menyatakan jumlah tersebut sebagai satu nilai kerugian keseluruhan dalam keterangan yang disampaikan.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK juga menyebut sangkaan itu dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
OJK tekankan penegakan hukum perbankan
Ketentuan yang menjadi dasar sangkaan memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar. Besaran ancaman tersebut merupakan ketentuan hukum yang disangkakan, bukan hukuman yang telah dijatuhkan kepada kedua direktur.
Dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/10/2026), Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus E. Siregar menyatakan lembaganya terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan.
“OJK berkomitmen menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan konsisten untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan serta meningkatkan pelindungan konsumen dan kepercayaan Masyarakat,” tulis Agus E. Siregar dalam siaran pers.
Setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara berlanjut di Kejaksaan Negeri Batu. Proses persidangan akan menjadi tahap untuk menguji dugaan yang telah disampaikan OJK, sekaligus memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan sesuai hukum.
