Skip to content
Advertisement 728 × 90

Petisi Inggris soal Peran dalam Perang Gaza Tembus 56 Ribu

Sebanyak 56.947 warga menandatangani petisi yang mendesak pemerintah Inggris membentuk penyelidikan publik independen atas kemungkinan keterlibatan negara itu dalam perang Israel di Jalur Gaza. Hingga 1 November 2026, tuntutan tersebut belum disetujui pemerintah, meski telah disuarakan selama lebih dari setahun oleh puluhan anggota parlemen.

Petisi itu meminta penyelidikan mengusut penjualan, penyediaan, dan penggunaan senjata Inggris, pesawat pengintai, serta pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau Royal Air Force (RAF) yang berkaitan dengan perang di Gaza. Para penandatangan menilai Inggris memainkan peran penting dalam mendukung operasi militer Israel.

Petisi minta pengusutan senjata dan penerbangan pengintaian

Ruang lingkup penyelidikan yang diusulkan mencakup pasokan senjata Inggris kepada Israel dan alasan penggunaan pangkalan RAF. Penyelidikan juga diminta memeriksa informasi intelijen yang dikumpulkan melalui penerbangan pengintaian Inggris di atas Gaza.

Aspek lain yang ingin diungkap adalah nasihat hukum pemerintah Inggris mengenai penilaian atas kemungkinan terjadinya genosida di Gaza. Para pengusul menginginkan penyelidikan yang independen dari pemerintah serta memiliki kewenangan untuk memeriksa menteri dan pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Petisi tersebut diluncurkan Jennifer Forbes, aktivis serikat pekerja sekaligus anggota Partai Buruh. Petisi dijadwalkan ditutup pada 23 April, tetapi laporan yang memuat informasi itu tidak menyebutkan tahun penutupannya.

Pemerintah Inggris menolak penyelidikan independen

Pekan sebelum laporan tersebut diterbitkan, pemerintah Inggris kembali menolak permintaan penyelidikan. Pemerintah beralasan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan parlemen yang sudah tersedia cukup untuk menangani persoalan tersebut.

Penolakan itu menuai kritik dari Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh yang kini menjadi anggota parlemen. Ia mempertanyakan alasan pemerintah menghambat upaya pengungkapan fakta dan mengajak warga untuk ikut menandatangani petisi.

“Jika pemerintah tidak menyembunyikan apa pun, mengapa mereka menghalangi upaya kami untuk mengungkap kebenaran?” kata Corbyn.

Forbes juga meminta para penandatangan menghubungi anggota parlemen di daerah pemilihan masing-masing. Ia mendorong mereka mendukung penyelidikan jika petisi itu dibawa ke pembahasan parlemen.

Ketentuan parlemen Inggris menyatakan petisi dengan lebih dari 10.000 tanda tangan wajib mendapat tanggapan tertulis dari pemerintah. Jika jumlahnya mencapai 100.000, petisi dapat dipertimbangkan untuk dibahas di parlemen. Dengan angka yang telah melampaui 56.000, petisi ini sudah memenuhi ambang untuk memperoleh jawaban resmi, tetapi belum mencapai jumlah yang dapat membuka peluang pembahasan di parlemen.

Desakan muncul di tengah kritik politik dan aksi protes

Tuntutan agar pemerintah mengungkap perannya bukan hanya datang dari para penandatangan. Selama lebih dari setahun, puluhan anggota parlemen Inggris, termasuk sejumlah politikus Partai Buruh, telah menyerukan penyelidikan independen.

Andy Burnham, sebelum pemerintahan Partai Buruh resmi mulai bekerja pada Juli, pernah menyebut sikap partainya dalam menangani perang Gaza sebagai sebuah kekeliruan. Ia menggambarkan penderitaan rakyat Palestina sebagai luka pada nurani dunia sekaligus sebuah aib.

Perdebatan mengenai hubungan Inggris dengan Israel juga pernah berlangsung di parlemen. Pada Juni, parlemen membahas pengaruh Israel terhadap politik Inggris setelah sebuah petisi terkait persoalan itu mengumpulkan lebih dari 118.000 tanda tangan.

Di luar parlemen, dukungan bagi Palestina dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah turut mewarnai aksi protes. Dalam unjuk rasa di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di London, kelompok Defend Our Juries menggelar aksi menentang pelarangan Palestine Action di Inggris. Polisi menangkap sejumlah pendukung kelompok tersebut yang memprotes penetapan Palestine Action sebagai organisasi teroris.

Jumlah tanda tangan petisi terbaru masih berada di bawah ambang 100.000, sementara pemerintah tetap berpandangan bahwa mekanisme yang ada sudah memadai. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons pemerintah dan apakah desakan publik serta anggota parlemen dapat mendorong tuntutan penyelidikan itu masuk ke agenda pembahasan parlemen.

Titikpublik